Posts in Category: Sejarah

Mengenal Gayatri Rajapatni, Sosok Ibu Dibalik Keagungan Majapahit

Gayatri Rajapatni, berpose sebagai Prajnaparamita, Dewi Pengetahuan Tertinggi (ilustrasi googleimage)

Gayatri Rajapatni, berpose sebagai Prajnaparamita, Dewi Pengetahuan Tertinggi (ilustrasi googleimage)

“Adalah watak Rajapatni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar sedunia, yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka” (Negarakrtagama, Bab 48)

KETIKA membayangkan kejayaan kerajaan Majapahit, yang terbesit dalam otak bagi sebagian orang adalah nama-nama besar seperti raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gadjah Mada, namun dalam catatan sejarah dibalik mereka ada sosok wanita hebat yang tidak banyak diketahui orang, dialah Gayatri Rajapatni.

Dalam buku karya Earl Drake, Sejarawan yang juga mantan duta besar Kanada untuk Indonesia berjudul ‘Gayatri Rajapatni: Perempuan Dibalik Kerajaan Majapahit’, dijelaskan bahwa Gayatri merupakan putri bungsu raja Krtanegara, sang raja agung dari Singhasari. Begitu lahir, sang putri diberi gelar Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajassa. Namun, semasa kecilnya ia memilih dipanggil Gayatri saja, karena baginya gelar tidak berarti apa-apa. Baru ketika dewasa ia memandang pentingnya gelar ‘Rajapatni’ (istri raja) yang diberikan suaminya sang raja (Raden Wijaya) kepadanya.

Dalam kisahnya, setelah serbuan yang dilakukan oleh kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singhasari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singhasari yang hancur berkeping-keping oleh serangan Jayakatwang, raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan kerajaan Singhasari.

Ia berjanji meneruskan cita-cita ayahanda, Raja Krtanegara, membangun kerajaan besar Jawa. Sumpahnya terucap sambil menggenggam tangan jenazah sang ayah, sebelum ia diboyong ke Kediri menjadi rampasan perang. Konon, sumpah itu yang menggerakkan Raden Wijaya bertekad membalas itu.

Alhasil, Raden Wijaya berhasil memukul balik Kediri dari kekuatan yang sedikit demi sedikit dibangun di Desa Tarik, sebuah wilayah yang sebenarnya pemberian Jayakatwang pada Raden Wijaya karena menyerahkan diri bersedia tunduk pada Kediri. Penyerahan diri itu sebenarnya strategi saja untuk merebut kembali kehormatan. Dan Kerajaan Majapahit berhasil didirikan Raden Wijaya pada 10 November 1293 di Tarik.

Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajnaparamita atau Dewi Kebijaksanaan Tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin, bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah.

Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar sang suami, Raden Wijaya, kemudian Gadjah Mada, mahapatihnya, Ratu Tribhuwana, putri sulungnya, dan cucunya, Raja Hayam Wuruk.

Hal itu nampak ketika Jayanegara, Raja Kedua Majapahit, putra Raden Wijaya, mangkat karena pembunuhan. Jayanegara masih muda dan belum berketurunan, sehingga harusnya, Gayatri menggantikan.

Gayatri menolak. Sebagai putri bungsu Krtanegara (raja terakhir Singhasari), ia menganggap dirinya tidak murni Majapahit. Oleh Earl Drake digambarkan bahwa Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi raja Majapahit saat Jayanegara wafat, namun menjadikan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, untuk menjadi raja.

Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan, salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri raja Singhasari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa bhiksuka.

Dari Tribhuwana lahir putera mahkota Hayam Wuruk, lelaki pertama penguasa Singhasari dan Majapahit setelah kakeknya Krtanagara. Seiring dengan pergeseran singgasana, Gadjah Mada pun diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Pengangkatan Gadjah Mada mustahil sekedar karena prestasi gemilang, ada campur tangan pembesar istana dalam penentuannya, yang sabdanya hampir menyerupai keputusan, adalah Ibu Suri, yakni Sang Gayatri Rajapatni.

Dengan kearifannya Gayatri lebih memilih menjadi “ibu suri” dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gadjah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapatih. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit.

Dia wafat di usia ke 76 (1350) tanpa sekalipun diketahui oleh masyarakat bahwa dialah yang  berperan besar dalam membangun kerajaan Majapahit. Dia tidak mengejar gelar dan penghargaan,  karena dalam usia senjanya dia ingin mengabdikan diri sebagai Bhiksuni.

“Menurut saya, Gayatri adalah sosok paling menarik dalam sejarah Indonesia klasik. Saya harap dengan menuturkan kisah terhadap Gayatri, tentang suami, putri, cucu laki-lakinya, dan sang Mahapatih, pembaca akan ikut merasakan empati terhadap Gayatri dan upayanya membangun kerajaan Majapahit,” jelas Earl Drake, dalam penutup prolog di buku karyanya.

Earl Drake berhasil membuka kembali wawasan tentang kiprah perempuan Indonesia ratusan tahun silam. Sejarah yang membawa pada kebijaksanaan, membantu membangkitkan ketertarikan atas Gayatri perempuan pemimpin yang berani dan bijak, yang meningkatkan pemahaman tentang peranan perempuan serta membangkitkan ingatan kolektif ‘hebatnya’ peran ibu di masa lalu. (*)

Pernah dimuat di: http://www.malangtimes.com/baca/7825/5/20151222/100243/mengenal-gayatri-rajapatni-sosok-ibu-dibalik-keagungan-majapahit/

Gerakan Mahasiswa Lumpuh, Kekuatan Modal Menguat (3)

Kerusuhan pada peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. (Sumber: googleimage)

Kerusuhan pada peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. (Sumber: googleimage)

Ulasan Malari 1974 (3-Habis)

Gerakan Mahasiswa yang menjadi mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru terkait masuknya modal asing ke Indonesia seperti menjadi antiklimaks pasca aksi demonstrasi yang berbuah kerusuhan pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari. Tidak ada lagi aksi besar menentang kebijakan pemerintah, bahkan apa yang disuarakan justru semakin terbalik dengan masuknya modal asing ke Indonesia yang semakin deras dengan cara yang berbeda.Kehidupan pergerakan mahasiswa nyaris sepi dari aksi protes pasca peristiwa Malari. Seolah, Mahasiswa Indonesia kembali menjalani perannya sebagai kaum intelektual dengan mengikuti perkuliahan dan berbagai kegiatan sosial.

Dikutip dari tulisan Rifa Nadia Nurfuadah (Ketika Mahasiswa Dibungkam Normalisasi Kampus) di okezone.com dijelaskan dalam perkembangannya usai Malari meletus pemerintah berusaha mendekati mahasiswa lewat Tim Dialog Pemerintah. Tim yang dibentuk pada 24 Juli 1977 ini sedianya akan berkampanye di perguruan tinggi, namun ditolak mahasiswa. Pada masa ini, kekuatan militer pun mulai menduduki kampus karena pemerintah menganggap mahasiswa melakukan pembangkangan politik.

Penyerbuan militer ke kampus ini juga dikarenakan mahasiswa tidak terpancing untuk melakukan aksi di luar kampus yang bisa meletuskan peristiwa seperti Malari pada 1974. Pemerintah bahkan menetapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di seluruh Indonesia untuk meredam kekritisan mahasiswa. Kebijakan NKK/BKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Daoed Jusuf dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K).

Melalui NKK, rezim Orba mengarahkan mahasiswa hanya pada kegiatan akademik dan menjauhkan mereka dari aktivitas politik karena dinilai dapat membahayakan posisi Orba. Buntutnya, pemerintah, lewat Pangkopkamtib Soedomo pun membubarkan Dewan Mahasiswa. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) berdasarkan SK Menteri P7K No.037/U/1979.

Kebijakan tersebut membahas Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi, serta dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Kebijakan BKK sebenarnya melarang menghidupkan kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas seperti Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga memberi kekuasaan pada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa.

Kelumpuhan peran organisasi intra dan ekstrakampus dalam kerja sama dan transaksi politik diperparah dengan keluarnya Undang-Undang No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Undang-Undang ini menyebabkan politik praktis makin tidak diminati mahasiswa, karena sebagian ormas bahkan menjadi alat politik pemerintah. Akibatnya, generasi kampus menjadi apatis, sementara rezim Orba makin kuat menancapkan kukunya.

Menurut penjelasan Prof Dr Hariyono, Guru Besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang, pasca kerusuhan dalam peristiwa Malari, kekuatan mahasiswa semakin melemah. “Setelah Malari praktis tidak ada aksi besar dari mahasiswa karena pemerintah semakin represif, hanya peristiwa 1978, kemudian setelah itu relatif ‘sepi’, tidak ada lagi gelombang protes besar-besaran terhadap pemerintah hingga tahun 1998 ketika Orde Baru runtuh,” jelas Hariyono kepada MALANGTIMES.

Peristiwa 1978 sendiri dikutip dari buku Rum Aly (Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter – Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1975) dapat dijabarkam dalam periode Januari 1978 menuju bulan Februari, Menteri P&K Sjarif Thajeb mengikuti perintah Kopkamtib, membubarkan Dewan Mahasiswa (DM) ITB (1977-1978) yang dipimpin oleh Heri Akhmadi.

Sebab musabab utama karena keluarnya pernyataan mahasiswa 16 Januari 1978 yang menyatakan tidak setuju kursi Presiden diduduki dua kali berturut-turut oleh orang yang sama. Ini berarti, mahasiswa tidak setuju Soeharto menjadi Presiden untuk kedua kalinya –dihitung dari periode MPR/DPR hasil Pemilihan Umum 1971– dalam pemilihan presiden pada SU-MPR yang akan berlangsung Maret 1978.

Di depan kampus ITB terpampang jelas spanduk yang dibuat mahasiswa: Tidak berkehendak dan tidak menginginkan pencalonan kembali Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersamaan dengan pernyataan penolakan itu, mahasiswa mengeluarkan ‘Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978’. Penguasa segera melarang secara resmi Buku Putih tersebut.

Tindakan pembubaran dan aneka tekanan lainnya dilakukan pula terhadap DM-DM yang lain di Bandung, terutama pada beberapa perguruan tinggi utama seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan dan IKIP. Tampaknya saat itu tekanan utama ditujukan ke ITB. Tanggal 21 Januari 1978 Radio ITB 8-EH yang dianggap sebagai corong suara mahasiswa, disegel oleh Laksus Kopkamtibda Jawa Barat.

Bersamaan dengan itu beberapa tokoh mahasiswa, terutama dari ITB, ditangkapi dan dikenakan penahanan. Muncul gelombang protes sebagai tanda solidaritas dari mahasiswa Bandung.  DM ITB lalu menyerukan aksi mogok kuliah melalui “Pernyataan tidak mengikuti kegiatan akademis’ (28 Januari 1978). Mereka juga menuntut segera membebaskan mahasiswa-mahasiswa yang ditahan, mencabut pembungkaman pers, dan menarik tuduhan-tuduhan sepihak terhadap mahasiswa.

Untuk berjaga-jaga terhadap berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan mahasiswa ITB melakukan penjagaan dan pengawasan atas pintu-pintu kampus, agar tidak dimasuki oleh orang-orang luar kampus yang tidak diinginkan. Namun jawaban penguasa adalah lain sama sekali. Tentara menyerbu kampus dengan mengerahkan pasukan-pasukan bersenjata lengkap dipimpin sejumlah komandan muda yang kelak akan menduduki posisi-posisi penting dalam jajaran militer dan kekuasaan. Dengan popor dan bayonet mereka merasuk ke dalam kampus dan menduduki kampus. Mereka mengerahkan pula tank dan panser serta memblokade kampus.

Beberapa kampus utama Bandung lainnya juga mengalami hal yang sama dan ditempatkan dalam pengawasan militer. Pendudukan kampus ITB, Universitas Padjadjaran, IKIP dan kampus Bandung lainnya berlangsung hingga 25 Maret 1978, hampir dua bulan lamanya. Inilah awal yang kelak membuat hampir tidak pernah ada perwira militer generasi penerus lulusan akademi militer yang mempunyai keberanian untuk tampil berkomunikasi dengan kampus-kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Di tangan generasi baru ABRI ini jurang komunikasi dengan kampus telah menjadi semakin menganga.

Beberapa tokoh gerakan mahasiswa Angkatan 78 ditangkap dan dipenjarakan, seperti antara lain Heri Akhmadi dan Hindro Tjahjono. Salah satu tokoh lainnya, Rizal Ramli, meloloskan diri dan tidak harus mengalami ‘romantika’ dalam penjara politik. Penanganan yang sangat represif dan militeristik inilah yang kemudian dicatat sebagai luka ketiga dalam hubungan mahasiswa-tentara, setelah ‘Insiden 6 Oktober 1970’ dan ‘Peristiwa 15 Januari 1974’. Pasca tiga peristiwa besar di awal masa Orde Baru, dimulai dari insiden 6 Oktober 1970, Malapetaka 15 Januari 1974, dan terakhir peristiwa 1978, seperti tidak ada lagi gerakan kritis mahasiswa karena semakin dibatasi oleh pemerintah yang semakin represif.

“Pergerakan mahasiswa mengalami penurunan signifikan, gerakan mahasiswa setelah Malari, terakhir 1978 pemerintah semakin represif dan sebagai dampak politik pembangunan (ekonomi.red) pemerintah memberikan ruang eksploitasi dengan cara yang baru,” kata Hariyono.

Karenanya, bentuk yang terlihat menjadikan kebijakan ekonomi dalam trilogi pembangunan yang semakin menekankan pertumbuhan ekonomi dengan modal asing bukan pemerataan ekonomi.

“Modal asing justru tumbuh kuat, dapat kita lihat utang luar negeri Indonesia semakin mencekik, sehingga secara moral Malari sebenarnya mengingatkan pemerintah supaya tidak terbelenggu modal asing justru prakteknya pemerintahan orde baru makin terbelenggu setelah Malari,” tambahnya.

Justru, lanjut Hariyono, Malari malah dimanfaatkan pemerintah Orde Baru untuk melakukan hegemoni terhadap urusan kampus. “Seolah mahasiswa membicarakan tentang keilmuan saja tapi kepekaan terhadap problem masyarakat dan kebangsaan kurang,” imbuhnya.

Sebagai refleksi saat ini, gerakan mahasiswa yang dilakukan elite mahasiswa cenderung terjebak dalam politik praktis, sehingga mereka mengabaikan aspek morality atau kebajikan yang menjadi karakterisitik gerakan moral.

“Aktivis kampus integritasnya tidak lebih baik dengan yang bukan aktivis, itu kan sebuah kegagalan, ini yang harus direnungkan oleh aktivis gerakan mahasiswa saat ini, khususnya pasca kran demokrasi dibuka pasca reformasi 1998,” pesan Hariyono yang tercatat sebagai dosen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang ini. (*)

Pernah dimuat di: http://www.malangtimes.com/baca/8774/2/20160115/200114/gerakan-mahasiswa-lumpuh-kekuatan-modal-menguat/

Aksi Murni Mahasiswa Atau Ada Penumpang Gelap? (2)

Demonstrasi Mahasiswa Menolak Kedatangan Perdana Menter Jepang, Tanaka. (Sumber: googleimage)

Demonstrasi Mahasiswa Menolak Kedatangan Perdana Menter Jepang, Tanaka. (Sumber: googleimage)

Ulasan Malari 1974 (2)

15 Januari 1974 menjadi hari dengan suasana mencekam, demonstrasi mahasiswa yang awalnya fokus dalam menolak masuknya modal asing, berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan kerusakan di berbagai tempat di Jakarta disertai dengan penjarahan dimana-mana.Dari berbagai sumber yang dihimpun MALANGTIMES peristiwa 15 Januari 1974 atau “Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari)”, mencatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pandangan pertama menyebut peristiwa itu sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain) yang memiliki kekuasaan teramat besar.

Menurut Guru Besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang, Prof Dr Hariyono, peristiwa Malari dapat dilihat dalam berbagai perspektif mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan siapa dalang dibalik kerusuhan dalam demonstrasi tersebut. Meskipun hingga saat ini masih ‘gelap’ untuk menjelaskan teka-teki tersebut.

“Kita jelaskan dalam konteks ekspektasi intelektual, dalam hal ini mahasiswa menginginkan sebuah kemajuan dan kemandirian yang tinggi kepada bangsa ini, namun harapan itu tidak didapati yang akhirnya memunculkan sikap-sikap kritis terhadap pemerintah,” ungkap Hariyono.

Pertanyaan berikutnya, jelas Hariyono mengapa korupsi masih merajalela dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada masa itu. “Pertumbuhan ekonomi tidak berbasis pada potensi ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia, terutama lebih banyak menggunakan modal asing, masuknya modal asing terutama dari Jepang, itulah yang menimbulkan keprihatinan dari kalangan mahasiswa, yang disampaikan seolah bangsa dijajah kembali,” lanjutnya.

Diperparah lagi, lanjut Hariyono, kalangan intelektual banyak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menyikapi masuknya modal asing yang menimbulkan ketidakpuasan, sehingga dilancarkan aksi dalam rangka mengkritisi kebijakan pemerintah. Di sisi lain, di dalam faksi Militer ketika itu ada faksi-faksi yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari Presiden Soeharto. “Di kekuasaan ada faksi yang saling bersaing antara Ali Moertopo dengan Soemitro, dimana Soemitro relatif lebih moderat, sementara Ali Moertopo berbeda,” katanya ketika ditemui MALANGTIMES.

Ali cenderung menggunakan gerakan mahasiswa untuk memperkuat posisi sekaligus meningkatkan konsolidasi di faksi mereka. Akibatnya, ketika peristiwa Malari meletus, ada indikasi yang melakukan demonstrasi tidak hanya mahasiswa tapi kelompok preman dari Senen yang mendapat perintah untuk memanaskan suasana. “Dan dari kelompok preman itu memprovokasi demonstrasi menjadi anarkis, dan dari proses demo anarkis itu menjadi alasan bagi pemerintah maupun Ali Moertopo cs untuk melakukan tindakan represif,” imbuhnya.

Demo yang berujung anarkis tersebut menciptakan stigma bahwa mahasiswa bukan lagi penjaga moral bangsa juga pelaku anarkisme, dalam konteks itu peristiwa Malari. Fakta di lapangan, lanjutnya ada indikasi bahwa penggagalan protes moral kalangan intelektual dilakukan Ali Moertopo cs, sehingga bukan sebuah kebetulan kelompok preman pasca Malari terkonsolidasi dan memiliki Jaringan dengan Ali Moertopo.

Pasca peristiwa itu, Pangkopkamtib, Jenderal Soemitro tersisih  “Jaringan mulai dikurangi oleh Suharto, pasca peristiwa itu justru tidak hanya mencerminkan dominasi modal asing, juga mencerminkan belum terkonsolidasinya kekuatan politik di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam seperti pernah dimuat Kompas edisi 16 Januari 2003 dalam tulisan Malari 1974 dan sisi gelap sejarah mengungkapkan ada analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro-Ali Moertopo. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini, meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000), dapat disebut permainan “jenderal kalajengking” (scorpion general).

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto menghentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono “didubeskan”, diganti Yoga Sugama. Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang, Tanaka Kakuei. Malu yang tak tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang atau golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah. “Berikutnya Soeharto amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria ‘pernah jadi ajudan Presiden’.” tulis Asvi.

Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak 1973. Yoga Sugama ada di New York saat kerusuhan 15 Januari 1974. Lima hari setelah itu ia dipanggil ke Jakarta, menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala BAKIN. Menurut Yoga, ceramah dan demonstrasi di kampus-kampus mematangkan situasi, bermuara pada penentangan kebijakan ekonomi pemerintah. Awalnya, diskusi di UI Jakarta (13-16/8/1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang. Disusul peringatan Sumpah Pemuda yang menghasilkan “Petisi 24 Oktober”.

Kedatangan Ketua IGGI JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Dalam buku-buku Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Soemitro mengungkapkan, Ali Moertopo dan Soedjono Humardani “membina” orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pola pemanfaatan unsur Islam radikal ini sering berulang pada era Orde Baru.

Dalam kasus Malari, lewat organisasi itu dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen. Kegiatan itu-antara lain perusakan mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca Cola-dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Soetopo Juwono.

Sebaliknya, “dokumen Ramadi” mengungkap rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus, “Ada seorang Jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”. Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Soedjono Humardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam “dokumen” itu tentu mengacu Jenderal Soemitro. (*)

Pernah dimuat di: http://www.malangtimes.com/baca/8756/20160115/134809/aksi-murni-mahasiswa-atau-ada-penumpang-gelap/

Gerakan Mahasiswa Terdahsyat, Kini yang Hilang (1)

 

Headline surat kabar Mahasiswa Indonesia mengenai peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. (Sumber:googleimage)

Headline surat kabar Mahasiswa Indonesia mengenai peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. (Sumber: googleimage)

Ulasan Malari 1974 (1)

“Mari kita baca beban sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan sehari-hari. Beban kita adalah membuat rakyat yang menganggur mempersoalkan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat. Beban kita adalah mengetatkan gandengan dengan sesama generasi muda memikirkan masa kini dan masa depan. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalakkan keberanian rakyat untuk menyuarakan diri. Semua ini adalah beban yang tidak ringan untuk tidak mengatakan berat sekali. Namun, pada akhirnya, berat atau ringan tetap merupakan beban kita. Sekali mengelak, untuk selamanya kita akan menjadi warga negara yang dikutuk sejarah.” –Hariman Siregar-

Pasca peristiwa 1965, khususnya yang melibatkan mahasiswa dalam menurunkan rezim Orde Lama yang terjadi justru potensi oposisi dan kekuatan kritis menjadi lumpuh, hal itu seiring dengan kokohnya kekuasaan rezim Soeharto sejak tahun 1966.Meski melemah, dalam perkembangannya ternyata tidak mematikan gerakan perlawanan di Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan muncul di kalangan rakyat maupun intelektual, dalam hal ini adalah mahasiswa.

Di awal tahun 1970-an terdapat bentuk oposisi simbolik dengan munculnya Golongan Putih (Golput) serta aksi-aksi mahasiswa antikorupsi, atau gerakan sepihak dari kaum tani, gerakan ratu adil (kebatinan), atau gerakan keagamaan lainnya. Kemunculan Golput pada 28 Mei 1971 sebagai sebuah fenomena gerakan perlawanan didasari fakta bahwa rezim Orde baru hanya mencoba memapankan status quo-nya lewat berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Seperti terlihat dalam dalam Undang-undang tentang Pemilu, partai politik, serta kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR/DPR/DPRD).

Setahun kemudian, pada 1972, para mahasiswa juga menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), karena proyek tersebut menggusur banyak rakyat miskin. Bentuk perlawanan yang menjadi sangat fenomenal dan muncul secara terbuka (konfrontatif) terjadi sejak tahun 1973-an yang kemudian puncaknya pada tahun 1974 rezim Soeharto dihadapkan pada perlawanan yang massif dan berskala nasional yang diprakarsai oleh Gerakan Mahasiswa.

Dalam buku Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing, disebutkan bahwa sepanjang 1970-1974 hampir tidak pernah sepi dari aksi unjuk rasa. Berbagai demonstrasi itu dilatarbelakangi ketidakpuasan yang beragam. Puncaknya simbol perlawanan yang diinisiasi Gerakan Mahasiswa pada peristiwa 15 Januari 1974 (kemudian populer disebut peristiwa Malari) meletus. Peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari (Malapetaka lima Belas Januari tahun 1974) menurut interpretasi pendahuluan dapat dinyatakan sebagai suatu gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional.Para Mahasiswa menganggap kebijakan Pemerintah kala itu sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat.

Diawali kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) lembaga pemodal asing bentukan Amerika Serikat, JP. Pronk, dijadikan momentum awal untuk demonstrasi antimodal asing ini. JP. Pronk tiba di Jakarta pada 11 November 1973. Ketika JP. Pronk, yang juga menjabat sebagai menteri kerjasama pembangunan Belanda baru tiba di bandara, mahasiswa menyambutnya dengan demonstrasi melalui gambar-gambar poster sebagai bentuk kritik karena kedatangannya, karena mahasiswa menilai kerja sama ini (dengan IGGI) semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Mereka meneriakkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) baru yang isinya Ganyang Korupsi, Bubarkan Asisten Pribadi, dan Turunkan Harga.

Puncaknya, Kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang, Tanaka Kakuei, pada 14-17 Januari. Kedatangan Tanaka juga disambut dengan demonstrasi besar-besaran. Rencananya massa akan menyambut kedatangan Tanaka Kakuei di Bandara Halim Perdanakusuma. Namun rencana ini gagal, karena aparat keamanan sudah memblokade bandara ini dari hadangan massa yang siap melancarkan aksinya. Akibat penjagaan ketat itu sebagian massa mengalihkan aksinya di sekitar Jakarta Pusat. Bersamaan dengan itu, kelompok mahasiswa sedang melakukan diskusi di salah satu Universitas dikagetkan oleh informasi bahwa kawasan pusat Jakarta terjadi kerusuhan. Massa dari mahasiswa banyak yang mempertanyakan bagaimana kejadian anarkis tersebut bisa terjadi. Kerusuhan itu sendiri meliputi pengerusakan beberapa fasilitas umum dan bangunan toko di kawasan Ibu kota seperti pertokoan Senen, Jakarta Pusat, dan Roxy, Jakarta Barat. Selama dua hari daerah sekitar ibu kota diselimuti asap.

Berdasarkan data yang dihimpun MALANGTIMES dari berbagai sumber tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan dalam peristiwa itu. Sampai sekarang menjadi misteri siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan tersebut. Hariman Siregar (Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia) dan kelompok Mahasiswa lainnya dituding sebagai otak dalam kerusuhan itu.

Dalam buku karya C. van Dijk dengan judul Pengadilan Hariman Siregar. Hariman dituntut hukuman yang dituntut penuntut umum 12 tahun penjara. Namun diputuskan dihukum enam tahun penjara, dipotong masa tahanan. Baik dia maupun penuntut umum meminta banding. Pendapat lain menyebutkan kerusuhan itu juga dipengaruhi adanya faksi-faksi yang ada di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saling berebut pengaruh. Nampak semenjak kekuasaan Jenderal Soeharto menjadi kokoh setelah kemenangan besar Golkar dalam Pemilihan Umum 1971, makin mengerucut pula ‘pembelahan’ berdasarkan kepentingan khas yang berwujud faksi-faksi. Awal mula terciptanya faksi, terutama terkait pada soal porsi dalam posisi kekuasaan dan porsi benefit ekonomi. Pada tahun 1973, keberadaan faksi-faksi lalu juga terkait dengan soal siapa tokoh yang akan menjadi pengganti Soeharto di posisi nomor satu bila tiba waktunya, setidaknya tercatat kelompok Jenderal Ali Moertopo di satu pihak dan kelompok Jenderal Soemitro pada pihak lain.

Dalam buku rahasia-rahasia Ali Moertopo dalam seri buku Majalah Tempo tentang Tokoh Militer dalam bab penumpang gelap Malari dijelaskan bahwa dampak Malari menjalar di tubuh militer. Jenderal Soemitro menjadi korban, Jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib dilucuti. Mayor Jenderal Sutopo Juwono, Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara (Bakin), juga dilengserkan. Kedua jenderal ini disebut-sebut sebagai kubu melawan Ali Moertopo. Soetopo ‘dilempar’ menjadi duta besar di Belanda. Adapun Soemitro menolak tawaran sebagai duta besar di Amerika Serikat. Di kubu Ali, Soeharto hanya membubarkan asisten pribadi. Ali sendiri naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dan diberi jabatan sebagai wakil kepala Bakin. (*)

Pernah dimuat di: http://www.malangtimes.com/baca/8754/1/20160115/103716/gerakan-mahasiswa-terdahsyat-kini-yang-hilang/

Demi Kesehatan Nalar, Mari ‘Bertarung’ Berolahkata

ilustrasi oleh cargocollective.com (doc.googleimage)

ilustrasi oleh cargocollective.com (doc.googleimage)

Saya tidak tahu harus memulai tulisan perdana di laman ini (bunghilmy.com) darimana, yang jelas laman ini saya buat semata karena berbagai sebab yang muncul di otak saya, pertama sejauh ini gagasan-gagasan baik secara lisan maupun tulisan dalam kerangka besar sebuah gerakan literasi yang berasal dari berbagai aktivitas selama di dalam maupun di luar kampus mandek ditengah jalan setelah tak lagi menyandang status mahasiswa.

Kedua, terus terang saja, ketakutan saya atas segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi menjadi sia-sia apabila tak terdokumentasikan dengan baik. Terlebih, di zaman yang serba dijital ini teramat sayang apabila peristiwa, karya, bahkan gagasan penting tidak terwadahi semestinya, padahal berbagai macam fasilitas tersedia. Malu rasanya dengan para pendahulu seperti Tjokroaminoto, Soekarno, Tan Malaka, Sjahrir, Hatta, Hamka hingga generasi Gie yang rajin mengabadikan berbagai karya dan dokumentasi peristiwa dengan segala keterbatasannya.

Seiring berjalannya waktu, apabila direnungkan, tak ada salahnya memulai meski terlambat. Dengan gerakan literasi yang kontinyu minimal bisa memberantas kebodohan (saya sendiri). Ajakan dan provokasi saya bagi yang sempat mampir atau kesasar ke laman ini sederhana, Baca, Tulis, Terbitkan.

Selamat Berolahkata!

Gubuk Perjuangan

2 September 2016