Kasus Rio Haryanto, Bagaikan Fenomena Gunung Es

Rio Haryanto ketika membalap di GP2. Photo: Alastair Staley/GP2 Media Service

Rio Haryanto ketika membalap di GP2. Photo: Alastair Staley/GP2 Media Service

Berakhirnya kebersamaan antara Rio Haryanto dan Manor Racing di balap jet darat Formula One (F1) 2016 karena pembalap F1 pertama asal Indonesia itu ‘tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktual’ terkait kurangnya dana yang harus dibayarkan ke Manor, sebagaimana Rio yang berstatus Pay Driver, menimbulkan berbagai reaksi, khususnya di penggemarnya di negara asal, Indonesia.

Banyak mendapat dukungan karena dianggap sebagai pembalap pertama Indonesia di F1 (meski ditengah jalan digantikan pembalap asal Prancis (Esteban Ocon) yang ‘seharusnya’ didukung penuh oleh pemerintah, juga mendapat kritikan terutama karena hampir selalu beradai di urutan paling buncit.

Diluar sikap pro kontra tersebut, kegagalan Rio dalam menamatkan satu musim balap F1 secara penuh sebagai Pay Driver nampaknya menjadi sorotan banyak pihak, meski telah mendapat gelontoran dana dari pemerintah hingga 8  juta Euro, sikap tegas Manor ‘menghentikan’ karir Rio di tengah jalan karena kurangnya dana sisa dari total 15 juta Euro membuat banyak pihak mempertanyakannya.

Apakah negara tidak hadir? terlalu cepat untuk menyimpulkan demikian, jutaan Euro yang dikeluarkan pemerintah melalui Pertamina menjadi bukti hadirnya pemerintah terhadap keberadaan Rio Haryanto sebagai pembalap paling berprestasi sepanjang sejarah bangsa ini berdiri, meskipun berdasarkan hasil evaluasi (prestasi Rio di beberapa seri balapan F1) membuat pemerintah tak lagi ‘mampu’ menyetor kurangnya dana yang harus dibayarkan ke Manor.

Meskipun demikian, menjadi pertanyaan bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendukung ‘wakil bangsa’ yang berprestasi di kancah internasional. Bisa jadi menjadi sebuah ‘fenomena gunung es’, seolah di puncak permasalahan adalah kasus Rio Haryanto, namun di grass root ada banyak atlet berprestasi lain tak dapat unjuk gigi membawa panji merah putih karena minimnya anggaran atau bahkan tidak adanya anggaran yang mampu disediakan pemerintah.

Menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah sebagai pemangku kepentingan pemegang amanah rakyat supaya tidak muncul kembali nasib Rio-Rio lainnya, meskipun pemerintah sedang melakukan pengetatan perekonomian, dengan dalih kondisi perekonomian tidak stabil, maupun alasan apapun, pemerintah dan semua stakeholder olahraga khususnya dunia balap harus urun rembuk untuk menemukan sintesa jalan terbaik.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *